Dasar Hukum

  • Undang-Undang Dasar 1945;
  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak;
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial;
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,  tentang sistem peradilan pidana anak;
  • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, tentang Usaha Kesejahteraan Sosial;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Kesejahteran Sosial;
  • Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004, tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 193/MENKES-KESOS/III/2000, tentang Standarisasi Panti Sosial;
  • Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 106/HUK/2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial;
  • Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30/HUK/2011, tentang Standardisasi Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
  • Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
  • Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09/HUK/2015, tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak  Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  • Standardisasi Pelayanan Sosial Panti Sosial Bina Remaja, Departemen Sosial RI Tahun 2008;